Analasis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berkaitan Dengan Penanaman Modal Asing

Provinsi Jawa Barat adalah wilayah dengan investasi tertinggi di Indonesia, dengan pertumbuhan 27% selama 2020-2022. Infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia berkompeten, dan adanya kawasan ekonomi mendukung tingginya investasi di Jawa Barat. Namun, kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan investasi belum optimal. Perda Jabar No. 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal telah tertinggal dengan peraturan saat ini seperti UU Cipta Kerja, UU HKPD, dan UU HPP. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan kebijakan penanaman modal asing di Jawa Barat dan upaya perbaikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan undang-undang, kepustakaan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan penanaman modal asing di Jawa Barat meliputi ketidakjelasan insentif dan fasilitas-kemudahan yang diberikan kepada investor, perlunya perluasan bentuk insentif dan fasilitas-kemudahan, serta kelemahan dalam kelembagaan pembinaan dan pengawasan investasi. Selain itu, infrastruktur di Provinsi Jawa Barat juga belum memadai. Oleh karena itu, disarankan untuk merevisi Perda Penanaman Modal Jabar agar investasi di Jawa Barat dapat terus meningkat secara berkelanjutan.