IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Hukum perjanjian dalam sistem hukum di Indonesia, yang berfokus pada penerapan asas pacta
sunt servanda dalam force majeure sehingga terdapat pengecualian-pengecualian oleh salah satu
pihak untuk melaksanakan prestasi, sehingga memunculkan akibat hukum baru. Tulisan ini
bertujuan untuk mendalami antara lain: asas pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian
Indonesia, ketentuan force majeure dalam hukum perjanjian Indonesia, dan implikasi asas pacta
sunt servanda pada force majeure dalam hukum perjanjian Indonesia. Metode penelitian adalah
yuridis normatif, dengan pendekatan perundangan-undangan, dan pendekatan konsep  yang
merujuk doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat
autoritatif; yang diidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk
menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan hukum yang sekiranya
dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan, dilakukan telaah
isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul, menarik kesimpulan
dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum kontrak merupakan bagian hukum perdata, yang
menitikberatkan terhadap kewajiban atau prestasi dalam self imposed obligation. Kehendak
dalam freedom of contract dan freedom of choice wujud dari kontrak itu sendiri. force majeure
adalah debitur tidak bisa melaksanakan kewajiban atau prestasi karena tidak ada kesalahan.
Keadaan-keadaan yang menyebabkan force majeure dan dapat menunda atau membatalkan asas
pacta sunt servanda.