Analisis Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berbasis Realisasi Anggaran Berdasarkan Aspek Kemandirian, Derajat Desentralisasi Fiskal dan Posisi Fiskal

Prinsip dasar pemberian otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi bertujuan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini menganalisis kinerja keuangan daerah dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal, serta posisi fiskal daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data yang digunakan adalah data laporan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif rasio-rasio keuangan pemerintah daerah berupa rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio posisi fiskal daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kemandirian, kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada kategori rendah sampai sedang dengan pola hubungan konsultatif  dan partisipatif. Berdasarkan aspek derajat desentralisasi fiskal, kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada dalam kategori sedang dan cukup, sedangkan jika dilihat berdasarkan posisi fiskal, kemampuan keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada posisi elastis, yang berarti pertumbuhan PDRB akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD.