PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA DAN FISIOTERAPIS DALAM PELAYANAN FISIOTERAPI MANDIRI DI KOTA SEMARANG

Fisioterapi mandiri di kota Semarang masih banyak ditemukan kekurangan
antara lain : kelengkapan sertifikat kompetensi, standar pelayanan fisioterapi,
standar operasional prosedur, perizinan tempat praktik fisioterapi. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum
terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis dalam pelayanan
fisioterapi mandiri di kota Semarang. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitik, data yang digunakan
berupa data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka
dan studi lapangan. Populasinya adalah seluruh pasien dan fisioterapi mandiri di
kota Semarang, sampel diambil secara non random sampling dengan tipe
purposive sampling yaitu seluruh pasien dan fisioterapi mandiri di kota Semarang
yang di bagi menjadi empat bagian yaitu Semarang selatan, utara, barat, dan
timur. Analisis menggunakan analisis kualitatif. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dan fisioterapis
dalam pelayanan fisioterapi mandiri di kota Semarang belum terlaksana dengan
baik, dengan ditemukannya bukti - bukti pelanggaran yang di antaranya adalah
belum mempunyai sertifikat kompetensi Surat Tanda Registrasi Fisioterapi
(STRF), Surat Izin Praktek Fisioterapi (SIPF), dan Surat Izin Kerja Fisioterapi
(SIKF), tempat praktik fisioterapi belum berizin resmi, dan di temukannya
fisioterapi mandiri yang belum melakukan inform consent dan rekam medis. Hal
ini merupakan pelanggaran terutama Undang - Undang No. 36 tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan.