PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG DI INDONESIA

Pemberian lisensi oleh pemilik rahasia dagang merupakan salah satu cara untuk mengembangkan usaha suatu perusahaan. Pemberian lisensi artinya memberikan izin oleh pemilik rahasia dagang kepada penerima lisensi untuk menggunakan rahasia dagangnya guna kepentingan komersial. Pemberian lisensi oleh pemilik rahasia dagang biasnaya dituangkan dalam suatu kontrak atau yang biasa disebut perjanjian lisensi. Kontrak sebagai dasar untuk menentukan langkah pengembangan bisnis kedepan memuat hak dan kewajiban para pihak yang biasanya diwujudkan dam bentuk kontrak baku. Walaupun diwujudkan dalam bentuk kontrak, perjanjian lisensi tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai rahasia dagang. Perjanjian lisensi tersebut sejatinya memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak agar tidak ada yang dirugikan dengan memberikan keadilan dalam penuangan hak dan kewajiban. Ruang lingkup hak dan kewajiban dalam perjanjian lisensi tersebut perlu kiranya di berikan pemabatasan yang jelas. Rahasia dagang tersebut dapat dibagikan kepada pihak lain untuk tujuan komersialisasi melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi substansinya dibuat berdasarkan ketentuan hak kekayaan intelektual yang berlaku dan struktur perjanjiannya menganut pada ketentuan umum perjanjian sebagaimana diatur dalam BW. Dasar filosofis perlindungan hukum perjanjian lisensi rahasia dagang adalah adanya dua teori dasar yaitu teori hak, teori komtrak, dan teori perbuatan melawan hukum. Teori hak menjelaskan bahwa rahasia dagang merupakan aset ekslusif yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlu dijaga dan dipertahankan. Penyelesaian sengekta atas adanya pelanggaran perjanjian lisensi rahasia dagang tersebut dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dan litigasi. Penyelesaian melalui litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menuntut ganti rugi. Selain itu, juga pelanggar rahasia dagang dapat dijatuhi sanksi pidana apabila tidak menaati ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Rahasia Dagang.