Tantangan Kedaulatan Digital: Evaluasi Ketahanan Siber pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan tulang punggung transformasi digital Indonesia. Namun, di balik narasi kemajuan indeks kematangan SPBE yang meningkat dari 2,34 (2022) menjadi 3,12 (2024), terdapat realitas yang mengkhawatirkan: paparan data pribadi di darknet melonjak 33,5 kali lipat, serangan siber mencapai 5,5 miliar anomali pada 2025, dan insiden kebocoran data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengungkap bahwa hanya 2% data yang dicadangkan. Lebih parah, dari 8 insiden siber yang dilaporkan, 5 di antaranya tidak dikonfirmasi secara resmi. Riset ini bertujuan mengevaluasi secara kritis ketahanan siber SPBE dengan membedah jurang antara kepatuhan administratif (skor indeks) dan ketahanan operasional riil. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif terhadap data sekunder dari BSSN, jurnal akademik, dan studi kasus insiden. Temuan utama riset ini: (1) Indeks kematangan SPBE mengukur kepatuhan proses, bukan ketahanan aktual; (2) Terdapat jurang antara skor tinggi dan kesiapan operasional yang rendah, seperti terlihat pada kasus PDNS; (3) Lemahnya transparansi dan pengungkapan insiden menciptakan risiko kedaulatan data yang serius; (4) Pemerintah daerah menghadapi tantangan lebih besar, dengan 103 notifikasi insiden (23%) masih berstatus need action. Riset ini menyimpulkan bahwa kedaulatan digital Indonesia tidak bisa hanya diukur dari skor indeks. Diperlukan pergeseran paradigma dari kepatuhan administratif menuju kesiapan operasional nyata, transparansi insiden, dan penguatan kapasitas SDM keamanan siber di seluruh lini pemerintahan.