Tinjauan Yuridis Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Kepala Negara: Perspektif Hukum Pidana dan Akuntabilitas Intersepsi di Indonesia

Penyadapan komunikasi elektronik tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah dapat menimbulkan persoalan serius mengenai perlindungan privasi, keamanan informasi, serta akuntabilitas penggunaan kewenangan negara. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika teknologi intersepsi berada dalam lingkungan institusi penegak hukum. Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat pada November 2026. Fokus kajian meliputi batas kewenangan intersepsi, akses terhadap sistem elektronik, pengelolaan bukti digital, pertanggungjawaban individual, serta pembedaan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan tindak pidana makar. Kajian dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan membedakan informasi publik yang diberitakan, dugaan yang memerlukan pembuktian, dan kesimpulan hukum yang menjadi wewenang peradilan.