REKONSTRUKSI KONSTITUSIONAL ATAU DISFUNGSI STRUKTURAL?

Rekonstruksi Konstitusional atau Disfungsi Struktural? menginvestigasi paradoks demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Melalui analisis mendalam terhadap amandemen UUD 1945 (1999-2002), buku ini berargumen bahwa transisi menuju demokrasi prosedural telah gagal menghasilkan keadilan substansial akibat "cacat bawaan" dalam desain kelembagaan dan infiltrasi oligarki yang sistemik.

Buku ini menyoroti tiga patologi utama:

·         Fragmentasi Kekuasaan: Arsitektur checks and balances yang tidak sinkron menciptakan inefisiensi birokrasi dan kebuntuan politik (gridlock).

·         Oligarkisasi Demokrasi: Sistem pemilihan langsung tanpa regulasi pendanaan yang ketat telah mengubah kontestasi politik menjadi pasar gelap kekuasaan, di mana kebijakan publik menjadi komoditas.

·         Krisis Konstitusionalisme Ekonomi: Adanya diskoneksi antara mandat Pasal 33 (kesejahteraan umum) dengan realitas legislasi yang pro-akumulasi modal, yang memicu eskalasi konflik agraria secara nasional hingga tahun 2025.

Puncaknya, buku ini menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 sebagai upaya "koreksi yudisial" terhadap hegemoni partai besar.