Blue Economy

Tulisan ini mengkaji konsep ekonomi biru sebagai paradigma pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial dalam pengelolaan sumber daya laut. Ekonomi biru hadir sebagai respons terhadap model pembangunan tradisional yang cenderung eksploitatif, dengan menekankan prinsip keberlanjutan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta pendekatan ekonomi sirkular berbasis kelautan. Dalam perspektif teori pembangunan berkelanjutan, konsep ini memandang laut tidak hanya sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai modal alam yang harus dijaga daya dukungnya.

Analisis juga menyoroti keterbatasan kerangka hukum global, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), yang lebih berfokus pada aspek kedaulatan dan yurisdiksi negara atas wilayah laut, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan holistik ekonomi biru. Di tingkat nasional, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang kemudian disesuaikan melalui kebijakan omnibus law menunjukkan upaya adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, meskipun menuai kritik terkait potensi melemahnya perlindungan lingkungan.

Lebih lanjut, ekonomi biru dipandang sebagai solusi atas konflik antara kepentingan ekonomi dan ekologi dengan menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi. Permasalahan seperti pencemaran laut dan eksploitasi berlebih dipahami sebagai kegagalan pasar yang memerlukan intervensi kebijakan publik. Inisiatif regional seperti Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) menunjukkan pentingnya kerja sama antarnegara dalam pengelolaan sumber daya laut sebagai bagian dari konsep global commons.

Dengan demikian, ekonomi biru merupakan model pembangunan yang progresif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas tata kelola, inovasi kebijakan, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.