PEMBENTUKAN NORMA HUKUM ATAS PELOMIK SOUND SYSTEM

Fenomena penggunaan sistem suara dengan volume tinggi atau sound horeg di Jawa Timur menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menganggapnya sebagai ekspresi budaya dan hiburan, sementara yang lain menilai hal tersebut mengganggu ketertiban umum, kesehatan, dan berpotensi memicu konflik sosial. Penelitian ini membahas lahirnya norma hukum terkait penggunaan sound system, seperti Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025, Kesepakatan Bersama Forkopimda Banyuwangi, serta Surat Edaran Bersama di tingkat provinsi. Analisis menunjukkan bahwa pembentukan norma hukum tersebut merupakan bagian dari praktik demokrasi, yang berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat.