SISTEM PERADILAN PIDANA PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Ayu  Sekar  Sari  Kuraisin, NPM : 22-015 MH, SISTEM  PERADILAN PIDANA PENERAPAN RESTORATIVE  JUSTICE  DALAM  PENYELESAIAN PERKARA  TINDAK PIDANA  PENGANIYAAN. Identifikasi Masalah yaitu Bagaimana pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan restorative justice dalam perkara tindak pidana   penganiayaan  dan bagaimana Kebijakan dalam penerapan restorative  justice  dalam  penyelesaian perkara  tindak pidana  penganiyaan di Polres Bengkulu Utara.Jenis  Penelitian Hukum Empiris, metode pendekatan sosiologis atau socio-legal research.

Pertimbangan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara dalam menentukan restorative justice dalam perkara tindak pidana   penganiayaan  dasar pertimbangan penyidik menerapkan restorative justice dalam kasus penganiayaan didasarkan pada pertimbangan yuridis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepolisan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam memutuskan restorative justice tersebut penyidik telah memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 yaitu syarat materiil dam syarat formil. Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara sudah berperan aktif dengan mengarahkan pihak korban dan pelaku untuk membuat surat pernyataan damai dan Penyidik Reskrim Polres Bengkulu Utara telah berhasil memediasi kedua belah pihak yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat untuk menghasilkan kesepakatan yang komprehensif. Secara formil mengacu pada peraturan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kebijakan dalam penerapan restorative  justice  dalam  penyelesaian perkara  tindak pidana  penganiyaan di Polres Bengkulu Utara yaitu Keadilan restoratif tidak terdapat ketentuan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur penggunaan keadilan restoratif dalam kasus-kasus pidana. Meskipun demikian, Pengaturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada konteks penanganan tindak pidana Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta pertimbangan kepentingan umum yang lebih besar, harus menjadi faktor penentu dalam proses pengambilan keputusan penghentian perkara pidana. Kebijakan perubahan dan pembaruan di dalam KUHAP dengan adanya bab yang baru mengatur restorative justice diharapkan akan memperkuat fondasi hukum dan memberikan landasan yang jelas bagi implementasi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di Indonesia.

Kata kunci : sistem  peradilan pidan,  penerapan, restorative  justice,    penyelesaian perkara  tindak pidana  penganiyaan