Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik pada Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Reformasi birokrasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) nampaknya sangat diperlukan pada saat ini. Fakta menunjukkan bahwa KKT dalam pelayanan publik, mereka menemui berbagai kendala, terutama yang berkaitan erat dengan kebutuhan pelayanan publik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perizinan khususnya di tingkat kecamatan, yang digunakan untuk memimpin pengurus KKT dalam mengelola pelayanan publik.

Permasalahan pelayanan publik yang belum mampu diselesaikan Pemerintah KKT adalah rendahnya tata kelola pemerintahan, kedudukan, kewenangan, dan kapasitas struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditegaskan pada Pasal 5 ayat (2) bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas; (a) Sekretariat Daerah; (b) Sekretariat DPRD; (c) Inspektorat; (d) Dinas; (e) Badan; dan (f) Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menempatkan kecamatan sebagai ujung tombak dalam membantu tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat kondisi wilayah kecamatan sebagian besar adalah di kecamatan kepulauan dengan kondisi yang sulit beserta segala akses negatif yang dihadapi, maka perluasan kewenangan pemerintah kecamatan kepulauan dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang baik menjadi sangat diperlukan. Untuk meningkatkan kapasitas kecamatan, maka diperlukan reformasi dalam birokrasi pemerintah KKT, peningkatan kemampuan pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik, pengembangan kapasitas organisasi, manajemen, pendanaan, sumber daya, dan sarana prasarana yang memadai.