REKONSTRUKSI HUKUM CYBERCRIME DALAM KONSEP CYBERSECURITY NATIONAL (CYBERCRIME LAW RECONSRUCTION IN NATIONAL CYBERSECURITY CONCEPT)

Kejahatan teknologi informasi atau dikenal dengan istilah cybercrime merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius. Hal ini dikarenakan dampak dari kejahatan ini sangat luas dan banyak merugikan perekonomian masyarakat. Apabila tidak ditanggulangi secara dini, maka kejahatan tersebut akan berkembang dan menuntut perhatian yang lebih luas dari aparat hukum dan pembuat UU, agar peluang kerugian yang ditimbulkan
oleh cybercrime yang tidak semestinya, dibutuhkan perangkat perahvan dan perundangan yang membatasi sekaligus menghukum pelaku karena cybercrime apapun bentuknya tergolong tindakan kejahatan yang harus dihukum, pertanyaan yang sering diajukan adalah apakah perundangan Indonesia sudah mengatur masalah tersebut ? Berdasarkan pemahaman ini, maka penulisan tesis ini merumuskan dua rumusan masalah, yakni; Pertama, Bagaimanakah pengaturan cybercrime dalam hukum pidana positif Indonesia ?, Kedua,
Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi cybercrime dalam konteks hukum pidana yang akan datang (lus Constituendum)? Dari hasil penelitian masalah ada dua ha1 pokok yang dapat
disimpulkan. Pertama, cyber crime dalam hukum pidana positif Indonesia, apabila diperhatikan telah memiliki pengaturan. Namun demikian, pengaturan cybercrime dalam hukum pidana positif Indonesia ada beberapa dari cybercrime yang dapat dijerat dengan hukum pidana Indonesia, dan sebagian lagi tidak dikarenakan kejahatan ini relatif baru, oleh karena itu, timbul berbagai permasalahan dalam prakteknya. Kedua, kebijakan kriminalisasi cybercrime dalam konteks hukum pidana yang akan datang (Ius Constituendum), dimana upaya untuk mengantisipasi atas cybercrime ini, dan juga kebijakan kriminalisasi cybercrime ini dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saran Penulis, Pertama, segera disahkan Undang-undang yang berkaitan dengan cyberlaw umumnya dan cybercrime khususnya. Kedua, sebelum adanya aturan khusus tentang cybercrime, hakim, aparat penegak hukum lainya hams berani melakukan "rechtsvinding" (penemuan hukum). Ketiga, Dalam kebijakan kriminalisasi cybercrime tersebut perlu mempertimbangkan konvensi International, (Conventional on Cyber Crime'y yang berkaitan dengan cybercrime, mengingat kejahatan ini merupakan "globalcrime" maka perlu adanya suatu asas yang memungkinkan menarik pelaku yang berada di luar wilayah Indonesia yang merugikan Indonesia, dikarenakan jurisdiksi kejahatan ini tidak jelas.