REFLEKSI TEORETIK E-CONTRACT: HUKUM YANG BERLAKU DALAM SENGKETA TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL YANG MENGGUNAKAN E-COMMERCE

Perkembangan teknologi informasi pada awal abad dua puluh satu ini telah menyebabkan terjadinya
hubungan dunia tanpa batas. Salah satu produk dari meningkatnya intensitas teknologi informasi
adalah perdagangan elektronik (e-commerce) yang kemudian juga diterapkan pada transaksi bisnis
internasional. Hal ini tentunya telah mengubah paradigma sistem perdagangan di dunia yang 
sebelumnya serba konvensional menjadi non-konvensional. Konflik dan sengketa dalam transkasi bisnis
internasional yang menggunakan e-commerce bukanlah suatu hal yang baru. Namun, mengingat
sengketa yang akan diselesaikan tersebut akan melibatkan beberapa negara, maka timbul beberapa
permasalahan faktual. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah terkait dengan hukum apakah
yang berlaku dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan 
e-commerce. Berdasarkan hasil temuan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku adalah
hukum yang dipilih oleh para pihak (pilihan hukum) sebagaimana yang diatur dalam kontrak
elektronik internasional yang mereka buat. Pilihan hukum tersebut dapat dilakukan secara tegas
ataupun secara diam-diam. Penerapan metode hukum yang berlaku ini diatur dalam ketentuan Pasal
7 Konvensi Hague dan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Roma yang mengatur hal serupa. Namun bila
tidak diatur, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang mengacu pada hukum penjual, yang
didasarkan atas the Most Characteristic Connection Theory (asas Hukum Perdata Internasional)
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Konvensi Hague serta Pasal 4 ayat (l) dan (2) Konvensi
Roma.