2024-03-29T11:43:14Z
https://zenodo.org/oai2d
oai:zenodo.org:3567362
2020-01-20T15:04:41Z
user-2685-7766
Yusa Djuyandi
Bagus Riadi
Muhammad Zia Ulhaq
Diki Drajat
2019-07-24
<p>Populisme Islam telah menjadi diskusi hangat di Indonesia pasca munculnya Fenomena Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada waktu itu, masa populisme Islam yang kecewa terhadap sistem karena telah melahirkan kesenjangan melampiaskan kekecewaannya pada serangkaian Aksi Bela Islam I, II, dan III. Fenomena gerakan populisme Islam tidak hanya terjadi di Jakarta, diskusi populisme Islam juga berkembang dalam konstestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Salah satu pasangan calon yang disinyalir memanfaatkan gelombang populisme Islam ini adalah Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik). Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS ini diuntungkan untuk mendapat suara masa populisme Islam karena partai pengusung pasangan Asyik adalah partai yang mendapat citra sebagai partai pro umat Islam. Namun sayangnya keuntungan ini belum terkonsolidasi secara masif. Ujaran tagar 2019 Ganti Presiden yang dibawa oleh pasangan Asyik dalam debat kedua Pilgub Jabar diyakini sebagai salah satu upaya untuk mengkonsolidasikan dukungan masa populisme Islam. Pada tulisan ini akan dianalisis bagaimana strategi pasangan Asyik untuk mengkonsolidasikan dukungan dari masa populisme Islam yang sebelumnya dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, masa populisme Islam berada dalam barisan Gerindra dan PKS sebagai oposisi penguasa.</p>
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.4
oai:zenodo.org:3567362
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.4
ind
Zenodo
https://zenodo.org/communities/2685-7766
info:eu-repo/semantics/openAccess
Creative Commons Attribution 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
JPI: Journal of Political Issues, 1(1), 23-34, (2019-07-24)
Asyik
Pilgub Jabar
Populisme Islam
STRATEGI KAMPANYE SUDRAJAT-SYAIKHU MENDAPAT DUKUNGAN MASA POPULISME ISLAM DALAM PILGUB JAWA BARAT 2018
info:eu-repo/semantics/article
oai:zenodo.org:3567485
2020-01-20T14:51:24Z
user-2685-7766
Sandy Pratama
Arief Hidayat
Putri Aisyah
2019-07-24
<p>Tulisan ini bertujuan untuk memberikan telaah kritis terhadap reposisi pelembagaan oposisi di parlemen berikut penguatan fungsi kontrol terhadap parlemen itu sendiri oleh masyarakat sipil. Dinamika sistem politik pasca orde baru mendesak terciptanya tatanan mekanisme checks and balances yang mampu mengakomodir peliknya persoalan tata kelola kebijakan publik dalam sistem presidensial dengan parlemen multi parpol ini. Tulisan ini dengan studi deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari referensi tentang partai politik dan pemilu serta relasi kuasa antar kekuatan politik. Tulisan ini mengambil setting celah parlemen yang membutuhkan kehadiran lembaga kontrol terhadap fungsi penyeimbang kekuasaan eksekutif sebagai konsekuensi dari pengejawantahan kewenangan yang cenderung dilematis. Penulis menyimpulkan bahwa jejaring masyarakat sipil dapat menjadi alternatif dominan untuk menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja legislatif di parlemen. Ketika eksekutif secara konstitusional tak terlalu mampu mengimbangi fungsi pengawasan parlemen, maka reposisi organisasi masyarakat sipil yang dianggap sebagai representasi utuh dan ideal dari kepentingan masyarakat banyak, menjadi pilihan terbaik untuk meredam menguatnya demokrasi kolusif. Sinkronisasi regulasi, niat baik dari partai politik, peran control masyarakat civil, dan sinergisasi cara pandang terhadap konsekuensi sistem multipartai yang tumbuh menjadi dasar demokratisasi yang lebih maju.</p>
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6
oai:zenodo.org:3567485
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6
ind
Zenodo
https://zenodo.org/communities/2685-7766
info:eu-repo/semantics/openAccess
Creative Commons Attribution 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
JPI: Journal of Political Issues, 1(1), 50-62, (2019-07-24)
Check and Balances
Kontrol Masyarakat Sipil
Multipartai
Oposis
MENDORONG REFORMASI PARLEMEN MELALUI KEKUATAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA
info:eu-repo/semantics/article
oai:zenodo.org:3567489
2020-01-20T15:57:04Z
user-2685-7766
Agam Primadi
David Effendi
Sahirin
2019-07-24
<p>Undang Undang No. 7 tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang bertugas mengawasi proses demokrasi elektoral mulai dari Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Sebagai dadan yang diamatkan secara konstitusional dalam hal pengawasan pemilu, sebuah inovasi dibutuhkan dalam meningkatkan nilai guna pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Paper ini akan menjelaskan praktik inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatif tim penulis. Paper ini memyimpulkan bahwa inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan pemilu dengan merumuskan agen pengawasan pemilu partisipatif di seluruh kecamatan sangat efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih khususnya pemilu pemula.</p>
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7
oai:zenodo.org:3567489
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7
ind
Zenodo
https://zenodo.org/communities/2685-7766
info:eu-repo/semantics/openAccess
Creative Commons Attribution 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
JPI: Journal of Political Issues, 1(1), 63-73, (2019-07-24)
Pengawasan
Elektoral
Pendidikan Politik
Inovasi
Voluntir
PERAN PEMILIH PEMULA DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF
info:eu-repo/semantics/article
oai:zenodo.org:3567483
2020-01-20T14:22:15Z
user-2685-7766
Rendy
Dini Wulansari
Berlian Zarina
2019-07-24
<p>Kota Pangkalpinang terus bertransformasi menjadi sebuah kota kecil yang modern, dan tentunya menghadapi berbagai dinamika persoalan dan tantangan kewargaan yang semakin kompleks. Kompleksitas kewargaan perkotaannya tentu memiliki konteks kerumitan yang begitu beragam, sesuai dengan demografi politik kewargaan kawasan pinggiran perkotaan. Kajian ini mengkomparasikan lanskap sosial politik dan dinamika tantangan yang dihadapi masyarakat di tiga lokasi penelitian, yang tercermin pada struktur politik kewargaan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan yaitu studi kualitatif dengan teknik pengumpulan data; observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun lokasi yang dipilih merupakan kawasan- pinggiran perkotaan. Studi ini menghasilkan beberapa temuan yaitu adanya disparitas perubahan konteks lanskap sosial-politik daerah pinggiran yang berbeda dalam bentuk dan model intervensinya sehingga menyebabkan warganya semakin individualis dan kapitalis dan semangat komunalitas warganya semakin tergerus, terdapat konteks masyarakat yang ‘terbelah’ pada wilayah Beluluk dan Kace Timur dalam konteks semangat kewargaan daerah pinggiran yang menjadi arena transit ekonomi warga dan semangat kolektif warga. Selain itu, eksistensi modal sosial warga dan aktivasi politik warga di tiga kampung-kota tersebut terlihat perbedaan mencolok dalam hal resiliense terhadap berbagai aspek identitas lokal masing-masing daerah seperti tradisi budaya lokal, pergeseran makna, dan modal sosial warganya.</p>
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.5
oai:zenodo.org:3567483
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.5
ind
Zenodo
https://zenodo.org/communities/2685-7766
info:eu-repo/semantics/openAccess
Creative Commons Attribution 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
JPI: Journal of Political Issues, 1(1), 35-49, (2019-07-24)
Daerah Pinggiran
Demografi Politik
Kampung-Kota
Kewargaan
Lanskap
Pangkalpinang
DEMOGRAFI POLITIK KEWARGAAN DAERAH PINGGIRAN KOTA PANGKALPINANG
info:eu-repo/semantics/article
oai:zenodo.org:3686740
2020-02-26T07:20:59Z
user-2685-7766
Muhammad Arief Virgy
Yusa Djuyandi
Wawan Budi Darmawan
2020-01-24
<p><em>Greenpeace Indonesia looking for Wilmar International as actor for making deforestation.. Greenpeace Indonesia pressured Wilmar International to commit to implementing their No Deforestation, No Peat, No Exploitation (NDPE) policy through the establishment of a transnational advocacy network to make enough power to put pressure on Wilmar International. Through this method, Greenpeace Indonesia succeeded in making Wilmar International pressured and changed its behavior. This research analyzes how Greenpeace Indonesia's strategy in forming transnational advocacy networks so that the network suppresses and monitors the behavior of target actor through the Keck & Sikkink Transnational Advocacy Network theory. Researchers used qualitative methods with a case study approach. Data collection comes from primary and secondary data and data collection through literature studies from books, journals and articles. The results of this study indicate that Greenpeace Indonesia is very optimal in carrying out Information Politics and Leverage Politics strategies. Greenpeace Indonesia has creative and confrontational methods in implementing the Symbolic Politics strategy. But the weakness of this strategy is that Greenpeace Indonesia seems to be exclusive in carrying out its actions by other environmental NGOs, especially domestic-based environmental NGOs. The weaknesses of these four strategies are Accountability Politics where Greenpeace Indonesia does not have the commitment of Wilmar International which has binding legal force.</em></p>
https://doi.org/10.5281/zenodo.3686740
oai:zenodo.org:3686740
ind
Zenodo
https://zenodo.org/communities/2685-7766
https://doi.org/10.5281/zenodo.3686739
info:eu-repo/semantics/openAccess
Creative Commons Attribution 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
JPI: Journal of Political Issues, 1(2), 74-91, (2020-01-24)
Deforestation
Palm Oil
Greenpeace Indonesia
Wilmar Internation
Advokasi Networks
Transnational
Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International
info:eu-repo/semantics/article
oai:zenodo.org:3567272
2020-01-20T15:55:41Z
user-2685-7766
Rini Archda
Jeki Tumangger
2019-07-24
<p><em>Stunting </em>menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Sumber daya manusia adalah faktor utama penentu kesuksesan sebuah negara. Studi ini bertujuan melihat hulu-hilir upaya penanggulangan <em>stunting</em> di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Sumber data berupa analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di hulu (level kebijakan) telah banyak sekali kebijakan pemerintah yang dilahirkan sebagai upaya percepatan penanggulangan <em>stunting</em>, namun pada kenyataannya angka penurunan <em>stunting</em> masih jauh dari yang ditargetkan. Di hilir, masih terdapat banyak masyarakat maupun implementer program di level akar rumput yang belum memiliki penguasaan pengetahuan yang memadai terkait <em>stunting</em> itu sendiri, baik dampaknya, faktor penyebabnya, hingga cara penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan <em>stunting</em> terkesan masih berada pada tataran menara gading, sementara pada tataran akar rumput sendiri yang merupakan ujung tombak upaya percepatan penanggulangan <em>stunting</em>, isu <em>stunting</em> seolah masih terdengar asing. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan sosialisasi secara massif terkait <em>stunting</em>, dampak yang ditimbulkan, urgensi penanggulangannya, dan upaya penanggulangan <em>stunting</em> pada tataran akar rumput, sebagai bentuk upaya preventif individual tanpa bergantung pada program pemerintah saja, sebab penanggulangan <em>stunting</em> adalah masalah mendesak yang mesti ditangani oleh semua pihak dengan segera tanpa menunggu apapun.</p>
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2
oai:zenodo.org:3567272
Zenodo
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2
https://zenodo.org/communities/2685-7766
info:eu-repo/semantics/openAccess
Creative Commons Attribution 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
JPI: Journal of Political Issues, 1(1), 1-9, (2019-07-24)
Intervensi Stunting
Penanggulangan Stunting
Stunting
HULU-HILIR PENANGGULANGAN STUNTING DI INDONESIA
info:eu-repo/semantics/article
oai:zenodo.org:3567280
2020-01-20T13:35:41Z
user-2685-7766
Henike Primawanti
Windy Dermawan
Widiya Ardiyanti
2019-07-24
<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan hubungan luar negeri melalui kerjasama transgovernmental dalam skema sister city, khususnya antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Beijing Cina. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengangkat kasus kerjasama di bidang pendidikan diantara kedua organisasi pemerintah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan dan teknik studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama transgovernmental dalam kerangka sister city. Penelitian ini menemukan bahwa kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah menjadi peluang besar dalam upaya pembangunan daerah. Melalui skema sister city, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Beijing mendapatkan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan hubungan bilateral yang baik diantara kedua aktor tersebut, bahkan membawa manfaat bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina pasca era refiormasi. Sister City menjadi instumen bagi pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai kepentingandaerahnya yang tentu sejalan dengan kepentingan nasional.</p>
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.3
oai:zenodo.org:3567280
https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.3
ind
Zenodo
https://zenodo.org/communities/2685-7766
info:eu-repo/semantics/openAccess
Creative Commons Attribution 4.0 International
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode
JPI: Journal of Political Issues, 1(1), 10-22, (2019-07-24)
Pembangunan Daerah
Pemerintah Daerah
Sister City
Transgovernmental
KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEIJING CHINA DALAM SKEMA SISTER CITY
info:eu-repo/semantics/article